Main Menu
H O M E
ABOUT ME
SEJARAH GAFEKSI
PENGURUS DPW GAFEKSI
STAFF SEKRETARIAT
PENGURUS PKH JUANDA
S E A R C H ...
DPW - DPC
INFO KURS
CONTACT US
CHAT ON LINE
Chat KABID Kepelabuhanan
LOGISTICS JOURNAL
Logistics Februari 2012
Januari 2012
DAFTAR ANGGOTA
Anggota A - B - C
Anggota D - E- F
Anggota G - H - I
Anggota J - K - L
Anggota M - N - O
Anggota P - Q- R
Angt. S-T-U-W-X-Y-Z
Anggota PKH Juanda
PENGETAHUAN
S T C
INCOTERMS 2000
FREIGHT FOR. DOCUMEN.
Download
Incoterms 2000
LINKS WEB TERKAIT
F I A T A
F A P A A
A F F A
I F C B A
BEA & CUKAI
PT. PELINDO III
PT. T P S
DEPAR. PERHUBUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
GPEI JAWA TIMUR
KADIN JAWA TIMIUR
Jajak Pendapat
Web Site Ini Menurut Anda
 
Logistisc No. 109/Feb/2011

Logistics No. 109/ Februari 2011

Editorial : Namanya LOGISTIK
Rapat Koordinasi ALFI - TPS
Pelabuhan Jawa Timur Satu Beroperasi
Kesiapan JASKOTAMA
APINDO Desak Pemerintah Tuntaskan Cetak Biru Logistic Nasional
PEMPROV JATIM : Sriusi Penggarapan Proyek Infrastruktur
PELINDO III Lelang Paket C Proyek Terminal Multiporpose Teluk Lamong
Konsultasi Pajak : Lima Ragam Sumbangan dan Prosedur Pembiayaannya
Besaran Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (Tarif Dasar)

Editorial
Namanya :  LOGISTIK
Memasuki bulan kedua tahun 2011, DPW ALFI Jawa Timur akan lebih mempertegas keberadaannya, peran dan fungsinya sebagai organisasi yang menghimpun para pelaku usaha logistik, forwarding dan ekspedisi. Upaya yang paling awal adalah mempertegas media sosialisasi kegiatan para pelaku usaha logistik. Yaitu, merubah nama WARTA GAFEKSI menjadi LOGISTIC Journal. Maka sejak bulan ini, media rutin bulanan yang biasanya terbiasa dengan nama WARTA GAFEKSI menjadi lebih tepat disebut LOGISTIC JOURNAL.
Harapannya, media ini menggunakan nama LOGISTIC JOURNAL akan dapat memberikan lebih banyak informasi, baik berupa artikel, berita maupun tulisan-tulisan yang memberikan ilustrasi lengkap tentang industri layanan jasa logistik yang paling aktual dan terkini.
Memang hampir para pelaku usaha forwarding, jika melihat ruang lingkup pekerjaan dari layanan jasa logistik, selalu mengatakan, pekerjaan ini memang seperti yang sudah dilakukan selama ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, mengapa masih harus dinamakan lain selain dari nama forwarding, jika apa yang dikerjakan sama persis seperti item-item layanan forwarding.
Pertanyaan tersebut tidak ada kelirunya, secara subtansial. Tapi menjadi tidak proporsional secara aktualitas pekerjaan yang dikerjakan. Khususnya, kalau dicermati dari skala volume dan item-item pekerjaan layanannya yang dikerjakan secara integratif (terpadu), simultan (bersamaan) dan komprehensif (menyeluruh) yang dilakukan oleh perusahaan logistik.
Selama ini hampir sebagian besar forwarding mengerjakan pekerjaannya, jika diasumsikan ada 10 item pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh forwading, mungkin tidak kurang dari 3 item pekerjaan tapi tidak lebih dari 5 item pekerjaan. Yaitu, pengurusan angkutan laut, darat (trucking/rail-way) atau udara dan kepabeanan atau yang terkait dengan kepabeanan. Kalaupun mengerjakan sampai 10 item layanan jasa yang dikerjakan, hanya beberapa forwarding yang mendapatkan pekerjaan 'cargo project' atau 'turn key project'.
Berbeda halnya dengan dengan perusahaan logistik, dengan kemampuan sumber daya manusianya, sumber permodalan, managemen yang kuat dan handal serta akses jaringan usaha yang kuat dan luas, umunya memiliki jaringan global. Maka perusahaan logistik memiliki kemampuan untuk menggerakkan managemennya guna memaksimalkan 10 item layanan jasanya secara penuh, terpadu, bersamaan dan menyeluruh. Bahkan pada titik tertentu untuk memperluas jangkuan, kecepatan dan ketepatan layanannya akan melakukan bentuk kerjasama usaha, kerjasama operasional, kerjasama pemakaian peralatan, bahkan jikalau perlu kerjasama penggunaan sumber daya manusia yang kapabel dan kompeten.
Adalah tindakan yang strategis dan visioner dengan merubah GAFEKSI menjadi ALFI. Karena tidak ada jalan lain untuk memajukan usaha forwarding adalah mengintegrasikannya dengan kegiatan layanan jasa logistik yang sangat  kuat pusaran gerakan layanan usahanya. Sehingga akan sangat tidak menguntungkan, bila nama ALFI sudah digenggaman tangan tapi perusahaan logistik yang sudah mulai merajalela dengan menjalankan prinsip supply chains management-nya, ALFI tidak mampu mendudukannya dalam satu meja perundingan kerjasama bisnis yang lebih konkrit. Untuk merumuskan formulasi-formulasi kerjasama bisnis antara perusahaan forwarding dan perusahaan logistik.
Memang tidak semua perusahaan forwarding akan memenuhi kualifikasi, maka selektifitas dan identifikasi pada perusahaan forwarding harus dilakukan dengan ketat. Hal ini sebagai proses pembelajaran sekaligus pemacu pada perusahaan forwarding yang tidak lolos kualifikasi untuk meningkatkan performance perusahaan
nya. Kapan gagasan di atas dilakukan? (guslim-peb'11)
_____________________________


Rapat Koordinasi ALFI - TPS
DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, Selasa, 22 Pebruari 2011, minggu kemarin merealisasikan Program Kerja Tahun 2011, khususnya Bidang Kerja Kepelabuhanan, yaitu dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan PT Terminal Petikemas Surabaya, bertempat di Ruang Rapat BOD Lantai 3, PT TPS.
Secara spesifik, Ketua DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, A. Azis Winanda menyampaikan pengantar rapat, “Dalam rapat koordinasi ini akan disampaikan hal-hal yang terkait dengan pelayanan TPS, khususnya berhubungan dengan : Nota Rampung, Proses Behandle untuk Petikemas Jalur Merah yang menjadi ranah tanggung jawab TPS, Overweight.”
”Masalah nota rampung, saat ini proses antara PT TPS, Bank dan pengguna jasa dilakukan secara manual. Sehingga nota rampung diterima pengguna jasa rata-rata 14 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan. Telah dicoba ke beberapa bank, ternyata waktu yang dibutuhkan kurang lebih sama.” Demikian uraian rinci disampaikan oleh Budi Laksono, Ketua Bidang Kepelabuhanan.
Direktur Utama PT TPS, bersama Direktur Keuangannya, menyampaikan, ”Saat ini sedang dipersiapkan sistem pengiriman data secara elektronik dari TPS kepada bank, sehingga akan mempermudah dan mempercepat informasi. Sistem baru sebelum digunakan akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh TPS kepada bank-bank yang memiliki kerjasama pelayanan dengan TPS. Pelaksanaan sistem baru akan dievaluasi selama 1 bulan untuk melihat apakah dampaknya sesuai dengan harapan. Diharapkan awal April 2011 dapat dilakukan pertemuan kembali untuk membahas hasil evaluasi dan tindak lanjutnya.
Masalah behandle di petikemas Jalur Merah, permasalahan muncul ketika container ex BHL kembali ke blok impor tidak dapat dilacak secara cepat, butuh sehari lebih. Broken party container BHL diminta dapat dituntaskan. Adanya sebagian cargo berkurang, baik container ex BHL maupun ex Stripping. Ada indikasi customer dan buruh/TKBM di CFS saling berlangganan dan dimohon buruh dapat dilemburkan.
Penambahan unit peralatan teklogix akhir Februari 2011 sebanyak 12 unit. Penambahan teklogix akan dievaluasi hasilnya dalam waktu 1 bulan. TPS menegaskan akan menuntaskan broken party BHL.
Ditegaskan bahwa cuaca buruk memang menjadi salah satu faktor kelancaran kegiatan. Jika angin mencapai kecepatan tertentu, kegiatan akan berhenti hingga kecepatan angin dianggap aman untuk melanjutkan kegiatan kembali.
ALFI/ILFA diminta untuk menyampaikan kepada anggota agar melepas stiker BHL container ex BHL saat container telah keluar dari TPS, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika container masuk kembali ke TPS.
Untuk menghindari berkurangnya sejumlah cargo di CFS akan dilakukan evaluasi kebutuhan CCTV baik jumlah maupun durasi recordingnya (saat ini 3 hari dirasakan masih kurang memadai). Disamping itu akan ditetapkan aturan dilarang menggunakan mengenakan jaket dan membawa tas ketika masuk ke gudang CFS.
Buruh / TKBM di CFS saat ini berjumlah 30 orang dengan pengaturan container stripping sebelum jam 16:00 WIB akan diselesaikan di hari yang sama dengan lembur. Untuk permintaan stripping selepas pukul 16:00 tidak mungkin untuk dilemburkan, karena justru akan mengurangi kesempatan/jam untuk melakukan relokasi atau penarikan container.
Masalah overweight yang dikeluhkan oleh anggota ALFI / ILFA yaitu : sering container ditimbang ulang ternyata tidak overweight. Informasi overweight lambat diterima. Ada indikasi EMKL yang justru mengambil kesempatan saat container overweight
PT. TPS menegaskan, bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi timbangan yang telah dilakukan tera secara rutin. Akan dilakukan penimbangan setiap head truck dan chassis yang masuk ke TPS. Informasi dari Organda, jumlah head truck yang beroperasi di kawasan Tanjung Perak 9.000 unit sehingga diperkirakan butuh 4 bulan untuk melaksanakan penimbangan.
Gate 1, 4 dan 5 telah diupgrade sehingga posisi truck tidak mempengaruhi akurasi hasil penimbangan, gate 2 dan 3 sedang dalam proses. Batas toleransi overweight untuk petikemas export adalah 250 kg.
Diminta agar anggota ALFI/ILFA dapat memberikan alamat email yang benar dan valid kepada PT TPS agar mudah dihubungi saat overweight. EMKL/PPJK saat ini mendapat tembusan info overweight dari PT TPS yang ditujukan kepada Pelayaran via email.
Rapat Kordinasi Teknis tersebut telah menghasilkan solusi-solusi konstruktif yang dapat dijadikan panduan bagi perusahaan anggota dalam melakukan aktivitasnya di PT TPS. Demikian pula PT Terminal Petikemas Surabaya telah menunjukkan itikad baiknya untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi disetiap upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul di kemudian hari. (Ditulis berdasarkan hasil notulensi, Wara Dijatmika, Humas PT TPS dan diedit dengan beberapa tulisan lainnya)
_____________________________



Pelabuhan Jawa Timur Satu Beroperasi
SURABAYA ( Logistic Journal ): Layanan jasa kepelabuhanan di Jatim akan semakin kompetitif dan berkualitas. Hal itu seiring mulai beroperasinya PT Pelabuhan Jatim Satu (PJTsatu) sebagai badan usaha kepelabuhanan.
Direktur Utama PT Pelabuhan Jatim Satu (PJTsatu), Lukman Ladjoni menegaskan bahwa saat ini, PJTsatu sudah siap beroperasi dan akan berkomitmen meningkatklan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Perak.
"Surat izin sudah kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan per tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan SK Menteri Perhubungan nomor 532/2010. Dan kami siap untuk langsung beroperasi," tegas Lukman Ladjoni usai peresmian PT Pelabuhan Jatim Satu di Perak Surabaya,
akhir Januari 2011.
Diungkapkan Lukman, sejauh ini PJTsatu sebagai salah satu Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Surabaya, selalu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk saling menunjang peningkatan pelayanan pelabuhan di masa yang akan datang.
"Posisi kami disini sama dengan Pelindo, sama-sama menjadi Operator Terminal. Bedanya, Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara\(BUMN),sementara PJTsatu adalah Badan Usaha Milim Masyarakat Maritim (BUMM) yang sebenarnya memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk
meningkatkan pelayanan di pelabuhan," terang Lukman.
Lebih lanjut ia mengatakan, beroperasinya PJTsatu ini dilandasi dengan adanya Undang-Undang Baru nomor 17/2008 tentang pelayaran. Salah satu item dalam UU tersebut menyatakan untuk menghilangkan monopoli usaha di pelabuhan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat maritim untuk bersama-sama berkontribusi dalam pelayanan pelabuhan.
“Target awal kami, bisa meningkatkan kualitas produksi sehingga waktu tunggu kapal akan bongkar muat yang masuk Tanjung Perak bisa dinimimalkan. Kalau yang diributkan soal aset, kita sudah memiliki seluruh fasilitas yang diperlukan, sementara Pelabuhan adalah milik pemerintah atau negara. Negara menyediakan fasilitas dan masyarakat Maritim akan bekerja dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik," tegas Lukman.
Sementara itu, Ketua Umum APBMI, Bambang Rahwadi menyatakan kekagumannya dengan terbentuknya BUP PJTsatu dan diharapkan bisa ikut menjamin produktifitas dan kecepatan arus barang.
"Saat ini produktifitas masih mencapai 70%, untuk itu harapan kami dengan beroperasinya PJTsatu ini akan bisa ditinghkatkan," kata Bambang.

Era Monopoli di Sektor Pelabuhan Berakhir
Era monopoli di bidang kepelabuhanan sudah berakhir. Era monopoli adalah sejarah masa lalu yang harus ditinggalkan. Di era tanpa monopoli kini, semua perusahaan boleh melakukan pengusahaan di
pelabuhan. Iklim persaingan sehat ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas jasa layanan kepelabuhanan di tanah air.
"Tujuannya adalah untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa, sehingga daya saing perekonomian bangsa bisa meningkat," ujar Direktur Jendral Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, Sunaryo, di sela-sela pembukaan acara Lokakarya Penyuluhan dan Sertifikasi SDM Kepelabuhan di Hotel Bumi Surabaya, belum lama ini.
Dia menegaskan, inti dari diberlakukan Undang-Undang Nomor 17/2008 adalah meniadakan monopoli, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik perseorangan dan swasta untuk melakukan pengusahaan di pelabuhan.
"Jangan ada lagi monopoli di pelabuhan. Tinggalkan masa lalu. Kalau ada ketersinggungan (dari pihak-pihak tertentu), tolong jangan dibuat konflik berkepanjangan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik," tegas Sunaryo.
Dia mengemukakan, langkah ini untuk memberikan kelonggaran investasi dalam hal pelaksanaan pekerjaan di pelabuhan. Sebab, jika hanya mengandalkan pemerintah dan BUMN tentu tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan optimal.
"Kalau hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan bisa maksimal," tegasnya.
Transportasi kepelabuhan mendambakan adanya kenyamanan, kecepatan, dan biaya yang murah. Dengan meniadakan monopoli, akan tercipta iklim antarbadan usaha pelabuhan secara sehat. Muaranya, layanan akan semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
Terkait konflik yang terjadi antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dan PT Pelabuhan Jawa Timur Satu, Sunaryo mengatakan, sebenarnya itu bukan konflik. Persoalan tersebut hanya perlu dikomunikasikan dengan baik. Karena hal ini untuk kepentingan nasional dan bukan untuk
kepentingan perseorangan yang harus dijabarkan dalam bentuk nyata.
"Untuk itu, saya mengimbau agar dikoordinasikan dengan baik. Karena dalam pelaksanaannya nanti ada audit aset yang selanjutnya akan ditentukan konsesinya berapa tahun. Intinya, jangan sampai peran serta masyarakat, daerah, dan swasta diabaikan," ungkapnya.
Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, UU tersebut memberikan peluang sangat terbuka bagi pelaku usaha untuk bersama membangun pelabuhan yang terjaga efisiensinya, produktivitasnya, serta kualitas layanan jasanya.
"Artinya, setiap pelaku usaha sesuai dengan peran, fungsi, dan bidang usahanya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan usaha di pelabuhan. UU Pelayaran tidak mengenal diskriminasi terhadap siapa pun yang akan melakukan kegiatan usaha di pelabuhan, tentunya harus memenuhi ketentuan peraturan yang ada," pungkas La Nyalla.

20 Pelabuhan Di Jatim Belum Maksimal
Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf mengatakan, sedikitnya ada sekitar 20 pelabuhan dari 46 pelabuhan di wilayah Jatim yang belum beroperasi maksimal.
"Ada sekitar 46 pelabuhan umum dan khusus di seluruh Jatim. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 20 pelabuhan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan dikelolah seadanya. Untuk itu, pada tahun ini Pemerintah Provinsi bertekat untuk lebih mengoptimalkannya," ungkap Saifullah Yusuf seusai membuka Penyuluhan dan Sertifikasi SDM Kepelabuhan Dalam Rangka Implementasi UU No 17/2008 dan PP No 67/2009 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim di Hotel Bumi
Surabaya, belum lama ini.
Diantara pelabuhan yang belum optimal adalah pelabuhan Tanjung tembaga Probolinggo dan pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi yang ditargetkan akan mulai dioperasikan secara maksimal pada tahun ini.
Menurutnya, dengan mengoptimalkan pelabuhan yang ada di wilayah timur tersebut akan bisa memecahkan konsentrasi tarnsportasi laut di Tanjung Perak.
"Selama ini, transportasi laut selalu terkonsentrasi di Tanjung Perak. Dengan pengoptimalan pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi ini, maka transportasi barang melalui laut dari wilayah timur seperti Besuki akan bisa dialihkan melalui Tanjung Wangi," terangnya panjang lebar.
Optimalisasi pelabuhan tersebut dengan membentuk Badan Otorita Pelabuhan serta Syahbandar untuk pelabuhan umum atau operator pelabuhan komersial, serta Unit Penyelenggara Pelabuhan untukpelabuhan khusus.
Terkait penyelenggarakan sertifikasi SDM kepelabuhanan yang sedang dilaksanakan, Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Sunaryo menegaskan, sertifikasi SDM kepelabuhanan wajib dilakukan untuk menerapkan UU No 17/2008 tentang Pelayaran secara nyata. Karena wajib bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengusahaan di pelabuhan untuk memiliki sertifikat.
”Ini tidak bisa ditawar lagi. Pengelola kepelabuhanan harus mempunyai sertifikasi karena ini adalah Undang-Undang. Dan dengan sertifikasi akan tercipta keseragaman dalam pengelolaan sera pelayanan dan keseragaman visi dan visi,” terangnya.

Pelindo Gandeng 4 Konsorsium PBM Garap Usaha Bongkar Muat Tanjung Perak
PT Pelabuhan Indonesia III menyiapkan dana Rp1 triliun pada 2011 untuk melakukan revitalisasi fasilitas sejumlah dermaga/terminal di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
BUMN sektor kepelabuhanan itu yang kini sesuai UU 17/2008 bertindak sebagai Terminal Operator itu berkomitmen untuk tetap mengoperasikan seluruh terminal di pelabuhan Tg. Perak dengan bekerjasama dengan sedikitnya empat konsorsium perusahaan bongkar muat.
Ke-4 konsorsium PBM itu terdiri atas PT Jamrud Konsorsium Utama (Jaskotanma) yang merupakan gabungan 16 PBM, PT Jamrud Selatan Terminal Konsorsium (Jastek) terdiri 10 PBM, PT Mirah Terminal Konsorsium Utama ( MTKU) terdiri 8 PBM dan PT Nilam KonsorsiumStevedoring Indonesia (NKSI) terdiri 10 PBM.
Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto menegaskan pihaknya pada tahun ini dipastikan telah menyiapkan dana Rp1 triliun untuk difokuskan pada perbaikan fasilitas di pelabuhan Tanjung PerakSurabaya.
“Manajemen telah memutuskan untuk investasi Rp1 triliun guna perbaikan dan pengadaan sejumlah peralatan di sejumlah dermaga di Tanjung Perak, harapannya ada peningkatan proses bongkar muat barang termasuk kontainer yang dipatok naik 10% dari capaian tahun lalu [2010],” kataDjarwo kepada pers, belum lama ini.
Djarwo mengatakan pada 2010 manajemen Pelindo III mencatat capaian troughput 3,2 juta Twenty Feet Equivalent Units (TEUs) di seluruh fasilitas pelabuhan milik BUMN itu, dari jumlah tersebut kontribusi arus bongkar muat PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencapaisekitar 1,22 juta TEUs.
“Jadi bila dipatok naik 10% maka pada 2011 diharapkan arus bongkar muat di seluruh pelabuhan Pelindo III yang dikoordinasi 19 cabang itu bisa mencapai 3,52 juta TEUs,” tegasnya.
Kepala Humas PT Pelindo III Iwan Sabatini menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan sedikitnya empat konsorsium PBM yaitu PT Jaskotama, PT Jastek, PT MTKU dan PT NKSI. Dari ke-4 konsorsium PBM itu telah terhimpun sekitar 44 PBM yang awalnya telah beroperasi di sejumlah terminal/dermaga Tg. Perak.
“Ke-4 konsorsium PBM itu telah meneken nota kerjasama dengan manajemen Pelindo III, Jaskotama pada awal Januari 2011 dan tiga konsorsium lainnya pada akhir Januari 2011. Jadi nantinya sesuai UU 17/2008 maka Pelindo III akan bertindak sebagai TO [terminal operator] akan menggandengan ke-4 konsorsium PBM itu untuk berusaha di Pelabuhan Tg. Perak,” kata Iwan kepada wartagafeksi, belum lama ini Iwan menerangkan PT Jaskotama akan beroperasi di dermaga Jamrud Utara, PT Jastek beroperasi di Jamrud Selatan, PT MKTU di dermaga Mirah dan PT NKSI di dermaga Nilam.
“Jadi ke-4 konsorsium PBM itu telah ditetapkan wilayah kerjanya dan bersama Pelindo III akan melakukan kerjasama dalam berusaha di pelabuhan Tanjung Perak,” kata Iwan yang kini juga menjabat General Manager Pelabuhan Benoa Bali.
Sementara posisi Kahumas nantinya akan dijabat oleh Edy Priyanto yang awalnya menjadi manajer di kantor cabang Tanjung Perak.
(Logistic Journal/hd)
_____________________________



Kesiapan JASKOTAMA
Pelindo III telah siap menyambut pelaksanaan UU No 17/ Tahun 2008 yang akan dimulai Bulan Mei 2011, Namun awal tahun 2011 dengan segala persiapan, akan memulai ujicoba pelaksanaan operasional bekerjasama dengan PBM Konsorsium, yang sebelumnya dilakukan MoU kesiapan pola kerja jaskotama pada bulan Oktober 2010.
Pembentukan PBM Konsorsium sebagai komitmen bahwa Pelindo III tidak bekerja sendiri sebagai PBM, namun tetap menggandeng para PBM yang selama ini berkiprah sangat baik di Tg. Perak.
Menurut Djarwo Surjanto,  Direktur Utama Pelindo III bahwa berharap Jaskotama dan Pelindo III mampu menjawab tantangan UU no 17 2008 sebagai TO dan berharap pula konsorsium lain segera menyusul dan semoga sebelum bulan mei sudah jalan sesuai amanat UU.
Terbentuknya PBM Jaskotama, ya,ng merupakan kumpulan dari PBM yang ada merupakan kesepakatan bersama untuk bersama-sama melaksanakan usaha ini dengan lebih profesional yaitu pelayanan yang cepat dan lancar.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Didik Haryanto, GM Tg Perak dan Edi Kusnaedi dari Jaskotama
Menurut Iwan Sabatini, kahumas Pelindo III bahwa pola kemitraan seperti ini akan dilaksanakan, dalam rangka kita para industry kepelabuhanan di Tg Perak mengimplementasikan UU No 17 Tahun 2008 dengan konsisten. Dengan MoU ini Pelindo III bersama para mitra PBM dapat bersama-sama telah siap dengan konsep pengoperasian  dengan target peningkatan produktivitasnya dan pelayanan bongkar muat barang.
Pembentukan awal dari PT jaskotama ini metupakan kesepakatan para PBM itu sendiri , jadi sangat tidak benar jika PBM Konsosium ini mematikan PBM lainnya, sejak awal sebelum pembentukan PBM Konsorsium telah terjadi dengan sendirinya persaingan dalam bisnis, itu hal biasa, siapa maju dan profesional maka akan dapat pelanggan lebih banyak.
Masih menurut Iwan, bahwa prinsip kemitraan Pelindo III dengan PBM existing adalah untuk kelancaran dan peningkatan produktivitas bongkar muat di Tg. Perak, dan awal tahun 2011 akan diuji coba atau soft operation. Untuk memberikan kelancaran di Tg Perak, manajemen Pelindo III telah berupaya dapat merevitalisasi terminal terminalnya menjadi lebih modern dan kelancaran didalam bongkar muatnya, seperti halnya Terminal Nilam.
Multipurpose yang menghabiskan sekitar  280Miliard, hal yang sama akan dilakukan di Terminal Jamrud dan Nilam. Untuk penambahan fasilitas saat ini sedang berlangsung pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang menghabiskan dana sekitar Rp. 2,8 Miliard, diharapkan nanti tahun 2013 dapat mulai dioperasikan
(Humas.Pelindo III)
_____________________________



APINDO Desak Pemerintah Tuntaskan Cetak Biru Logistic Nasional
JAKARTA (LogisticJournal): Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong Kementerian Perekonomian (Kemenko) untuk segera menyelesaikan tahap finalisasi rancangan cetak biru logistik nasional demi efisiensi kegiatan logistik.
Disisi lain, Jumlah barang yang diangkut melalui kapal laut sepanjang 2010 turun 25,62% menjadi 109,3 juta ton dari sebelumnya mencapai 146,9 juta ton pada 2009.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan pihaknya telah menanyakan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa perihal cetak biru tersebut. Kata dia, saat ini Kemenko masih melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri.  
“Kita sudah serahkan kepada Menko dan Menko mengkoordinasikan dengan menteri-menteri yang lain, tapi ini belum jalan,” ujarnya seperti dikutip dari www.bisnis.com, Senin 31 Januari 2011.
Pernyataan itu disampaikan seusai pelantikan Dewan Pengurus Nasional Apindo di Jakarta.
Menurut Sofjan, cetak biru nasional sudah sangat mendesak untuk segera disahkan oleh pemerintah. Kata dia, biaya logistik Indonesia termasuk yang paling mahal di dunia, akibatnya Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain.
“Biasanya, tingkat net cost untuk logistik itu sekitar 5%, sedangkan di Indonesia bisa mencapai 15%, ini yang membuat kita semakin sulit bersaing,” tuturnya.
Sofjan menjelaskan selama ini kegiatan logistik di Indonesia berjalan sendiri-sendiri antara moda transportasi yang satu dengan yang lain. Ia menambahkan, hal serupa juga terjadi antara perusahaan logistik dengan pemerintah.
“Antara perkapalan dengan kereta api, begitupun dengan trucking dan pelabuhan, jadi inilah yang membuat biaya logistik jadi mahal,” paparnya.
Sofjan mengatakan yang paling menjadi kendala logistik Indonesia saat ini adalah masalah integrasi moda transportasi dan konektivitas antar wilayah. Karena itu, dia menambahkan pemerintah perlu mempercepat proses  pengesahan  cetak  biru  logistik  tersebut.
“Jadi sekarang sedang disiapkan aturan-aturan, tapi pemerintah kita lama sekali membuat peratura-peraturan untuk mempercepat ini dan bagaimana memotong bottleneck dan mencari terobosan untuk masalah ini,” tuturnya.
Sofjan mengharapkan finalisasi cetak biru logistik bisa selesai pada akhir tahun ini. Kata dia, saat ini pihaknya tinggal menunggu finalisasi dari Menko Perekonomian, karena dari asosiasi pengusaha sudah menyerahkan rancangan cetak biru tersebut.
“Kita sudah berikan bahan-bahan kepada pemerintah cukup banyak, tinggal sekarang pemerintah segera memfinalisasikan itu,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu juga mengatakan pihaknya telah menyerahkan draf cetak biru logistik kepada Menko Perekonomian untuk tahap finalisasi menjadi Peraturan Presiden (Perpres).
“Kalau dari Perdagangan sendiri sudah menyerahkan kepada Menko dan nanti Menko yang akan mengajukan ke RI 1,” ujarnya kepada Bisnis.
Cetak biru logistik nasional memuat arah pengembangan infrastruktur angkutan dan logistik dengan sasaran terbentuknya infrastruktur logistik nasional yang terpadu dan terintegrasi dengan jaringan Asean maupun global pada 2025.

Total barang angkutan kapal laut 2010 turun 25,62%
Jumlah barang yang diangkut melalui kapal laut sepanjang 2010 turun 25,62% menjadi 109,3 juta ton dari sebelumnya mencapai 146,9 juta ton pada 2009.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik siang ini, penurunan jumlah barang yang diangkut selama Januari-Desember 2010 terjadi di Pelabuhan Panjang dan Tanjung Perak. Sementara kenaikan justru terjadi di Pelabuhan Makassar, Tanjung Priok, dan Balikpapan.
Pada 2010, jumlah barang yang diangkut melalui Pelabuhan Panjang sebanyak 5,5 juta ton, turun 8,89% dari volume 2009. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, barang yang diangkut turun 4,88% menjadi 8,4 juta ton dari sebelumnya 8,8 juta ton.
Untuk Pelabuhan Makassar, barang yang diangkut naik hingga 27,31% menjadi 4,6 juta ton dari 3,6 ton pada 2009. Hal serupa terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dan Balikpapan yang masing-masing angkutan barangnya naik 11,58% dan 4,18%.
Sementara itu, jumlah barang yang diangkut melalui kereta api (KA) sepanjang 2010 naik tipis 1,01% menjadi 19,1 juta ton dari sebelumnya 18,9 juta ton pada 2009. Sebagian besar barang yang diangkut tersebut tercatat di wilayah Sumatera, yaitu sebesar 15,2 juta ton.
Di Sumatera sendiri, peningkatan jumlah barang yang diangkut melalui KA mencapai 2,65% pada Desember 2010 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, jumlah barang yang diangkut di wilayah Jawa non-Jabodetabek pada Desember 2010 mengalami penurunan sebesar 8,57% (logisticjournal/hd)
_____________________________



PEMPROV JATIM : Sriusi Penggarapan Proyek Infrastruktur Penting JATIM Guna Tarik Investasi
SURABAYA (logisticjournal): Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya keras agar sejumlah proyek infrastruktur di wilayahnya dapat segera tergarap dan segera bisa beroperasi. Sehingga diharapkan dapat berperan sebagai pemacu atas masuknya arus investasi asing.
Beberapa proyek infra struktur yang kini sedang dikejar proses pengarapannya termasuk digagas agar dapat segera selesai adalah ruas pengganti atau relokasi tol dan arteri Porong-Gempol sebagai infrastruktur terdampak, proyek tol Surabaya-Mojokerto, Tol Mojokerto-Kertosono dan Proyek air bersih Umbulan.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo memastikan sejumlah infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan segera rampung tahun 2011 ini sehingga akan membantu investor untuk memulai bisnisnya di Jatim.
"Dengan rampungnya, pembangunan infrastruktur tersebut, kondisi Jatim sangat kondusif bagi investor. Maka kami undang investor dalam dan luar negeri untuk menanam investasi di Jatim," jelas Soekarwo dalam Business Gathering di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, belum lama ini.
Di antara proyek infrastruktur yang segera rampung yaitu tol Porong-Gempol diperkirakan selesai dibangun pada Agustus 2011.
"Hanya tersisa 1,7 hektar di daerah Pasuruan saja yang belum dibebaskan. Namun saat ini telah selesai di-appraisal oleh Sucofindo karena sebagian dari lahan itu merupakan lahan produktif, yaitu sawah," jelas Soekarwo.
Dia menambahkan, proyek infrastruktur lainnya yang sedang dikebut penyelesaiannya yaitu tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) tahap I akan rampung pada 2011. Selanjutnya akan menyambung hingga Kertosono yang diperkirakan selesai pada September 2012.
Infrastruktur pelabuhan akan diperkuat di Pelabuhan Tanjung Tembaga. "Jadi arus barang tidak semata-mata terkonsentrasi di Pelabuhan Tanjung Perak [Surabaya] saja," kata Soekarwo.
Sementara pasokan listrik di Jatim, menurutnya, juga tetap terjaga sebab akan didukung sejumlah pembangkit listrik geotermal yang terdapat 11 titik di Jatim.

Perlu Pemerataan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, investasi di Jatim masih perlu diratakan ke seluruh daerah Jatim, jangan hanya terpusat di beberapa kawasan pusat pertumbuhan seperti Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Pasuruan, maupunMojokerto.
La Nyalla menilai, perekonomian Jatim bergerak dinamis hanya di pusat-pusat pertumbuhan tertentu. Hal ini antara lain bisa dilihat dari penyaluran kredit yang masih terpusat di lima daerah utama, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, dan Kediri, yang berdasarkan data Bank Indonesia jumlahnya mencapai 68,72 persen dari total kredit perbankan di Jatim yang sebesar Rp154,788 triliu. "Ke depan, perekonomian di daerah-daerah kawasan selatan maupun di Pulau Madura harus digerakkan lebih kencang," ujarnya.
Untuk daerah yang tidak berpotensi dijadikan kawasan industri maupun daerah yang tak punya kekayaan sumberdaya alam migas   dan   pertambangan,      kata
dia, pengembangan   investasi   bisa dilakukan dengan mengandalkan potensi yang ada di daerah tersebut, seperti kerajinan. "Bisa juga
diarahkan ke pengembangan wisata. Yang terpenting pengembangan ekonomi harus berbasis lokalitas," jelasnya.
Kapolda Jawa Timur Badrodin Haiti juga menjamin akan lebih proaktif menjaga keamanan Jatim dan memberi perlindungan bagi dunia usaha dan investasi sehingga bisa mendukung iklim investasi Jatim. Terdapat 40.977 orang personel polisi yang siap mendukung pengamanan dunia
bisnis dan investasi tersebut.
"Dibandingkan daerah lainnya, Jatim tergolong lebih aman dibandingkan daerah lainnya. Kami juga menyiapkan tim asistensi untuk keamanan internal perusahaan. Hal ini pernah dilaksanakan di Sumatera Utara," kata Badrodin.

Arus Investasi Jepang 2010
Arus investasi Jepang di Provinsi Jawa Timur mencapai US$2,26 miliar pada 2010 dan mampu menyerap sedikitnya 15.237 tenaga kerja termasuk 380 orang tenaga kerja asing.
Kepala Bidang Data Badan Penanaman Modal Jatim Juni Astuti mengatakan Pemprov Jatim bersama kalangan pengusaha di provinsi itu untuk mendorong terus peningkatan arus investasi ke Jatim khususnya dari negara Asia Timur termasuk didalamnya Jepang.
"Jepang merupakan mitra penting bagi Jatim, ini dibuktikan dengan besarnya arus investasi negara itu masuk ke provinsi ini. Nilai investasi Jepang pada tahun lalu mencapai US$2,26 miliar," tegasnya kepada pers, belum lama ini.
Nilai investasi itu, kata dia, telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 15.237 orang.
"Jumlah itu terbagi sebanyak 14.857 orang tenaga kerja lokal dan sisanya sebanyak 380 orang merupakan tenaga kerja asing."
Disisi lain, kata dia, arus impor Jepang ke Jatim pada Januari-Oktober 2010 sebesar US$817,41 juta dan merupakan negara ketiga terbesar.
"Total nilai impor Jatim sebesar selama 10 bulan tahun lalu US$13,17 miliar. China dan Amerika Serikat pada posisi pertama dan kedua sedangkan Jepang pada posisi ketiga," ujarnya.
Pemrpov Jatim akan terus memacu hubungan perdagangan dengan Jepang termasuk merangsang masuknya investasi negara itu ke Jatim.
"Pak Karwo [Soekarwo /Gubernur Jatim] pada Mei 2010 beserta Kadin Jatim telah melawat ke Jepang, dan dalam waktu dekat sejumlah pengusaha Jepang juga akan datang termasuk yang akan berminat untuk melakukan investasi," ujarnya.

Tol Sumo Sesi IA Waru-Sepanjang Beroperasi April 2011
PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) mengkuatirkab bila rencana pengoperasian Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) untuk seksi 1A Waru-Sepanjang 2,3 km yang ditargetkan beroperasi pada April 2011 mengalami kemoloran.
Kondisi itu tidak terlepas dari belum tuntasnya proses pengadaan lahan untuk ruas tol Sumo seksi 1A yang dijadwalkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Kab.Sidoarjo dan Tim Pengadaan Tanah Dinas Bina Marga Provinsi pada Februari 2011 dapat tuntas, ternyata belum semuanya bisa
dibebaskan.
Direktur Teknik MNA, Edwin Cahyadi mengatakan pihaknya sebenarnya berharap agar pengerjaan proyek tol Sumo dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Seksi 1A Waru-Sepanjang dengan panjang 2,3 km ditargetkan selesai pengerjaan kontruksinya akhir Maret 2011 sehingga ruas itu bisa beroperasi April 2011. Bila melihat proses pembebasan lahan seksi 1A yang harusnya tuntas pada Februari 2011 ini, tapi dikuatirkan bakal tidak terpenuhi sehingga proses kontruksi juga bakal molor," kata Edwin kepada wartagafeksi, belum lama ini.
Edwin berharap bila proses penyediaan lahan seksi 1A tol Sumo itu dapat benar-benar terealisasi pada bulan ini. Lahan yang belum terbebaskan ada sekitar 20-25 bidang.
"Total lahan yang terbebaskan untuk seksi 1A sudah 93,5%. Bila P2T dan TPT bisa merealisasikan penyedian lahan pada bulan ini khususnya 20-25 bidang itu, maka proses kontruksi bisa dituntaskan dalam satu bulan sehingga April tetap bisa beroperasi," ujarnya.
Edwin menjelaskan panjang tol Sumo sendiri 36,27 km dengan total investasi Rp3 triliun dengan total kebutuhan lahan 307 hekatre yang melewati 32 desa pada sembilan kecamatan di tiga kabupaten (Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik dan Kab. Mojokerto dan satu kota (Surabaya).
"Dari total kebutuhan lahan 307 hektare itu kini telah terbebaskan sebanyak 54,7%," ujarnya.
Target 2012 Beroperasi
Edwin menyatakan sebenarnya target keseluruhan tol Sumo dapatberoperasi pada 2012.
"Investor tol Sumo yang terdiri dari konsorsium PT Jasa Marga, PT Moeladi, dan PT Wijaya Karya itu sebenarnya ditarget Oktober 2012 bisa mengoperasikan tol sepanjang 36,27 km secara penuh. Intinya manajemen akan tetap berpatokan pada target itu," ungkapnya.
Edwin menjelaskan khusus untuk seksi 1A proses kontruksi telah selesai 70,31%.
Data yang dihimpun wartagafeksi, Tol Sumo sendiri dibagi atas empat seksi yang terdiri atas Seksi 1 Waru-West Ring Road sepanjang 6,6 km terbagi seksi 1A (Waru-Sepanjang) 2,3 km dan 1B (Sepanjang-West Ring Road) 4,3 km, Seksi II West Ring Road-Driyorejo 5,1 km, Seksi III Driyorejo-Krian 6,1 km dan Seksi IV Krian-Mojokerto 18,47 km.
Sementara itu PT Marga Nujya Sumo Agung sebagai pemegang kendali investasi sebesar 55%, Moeljayadi Group sebesar 25%, dan PT Wijaya Karya sebesar 20% dari total investasi.

Arteri Pengganti Porong-Gempol Beroperasi Agustus 2011
Sejumlah kalangan meyakini pengerjaan proyek relokasi jalan arteri Porong-Gempol sepanjang 7,1 km yang terdampak semburan lumpur Sidoarjo akan dapat tuntas sesuai target yaitu pertengahan 2011 dan beroperasi pada Agustus 2011 menyusul proses kontruksinya telah mencapai 55,78% dan pembebasan lahan mencapai 83,20%.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi menyatakan dari laporan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang merupakan penanggung jawab proyek relokasi ruas arteri Porong-Gempol itu maka kini pengerjaan proyek terdampak semburan lumpur itu memasuki tahap pengerasan badan jalan.
“InsyaAllah target penyelesaian proyek relokasi Arteri Porong-Gempol dapat sesuai target pada pertengahan 2011 dan diharapkan pada Agustus 2011 proyek itu bisa dioperasikan. Komisi D akan terus memantau dan mendorong agar proyek itu bisa selesai sesuai target,” kata Mahdikepada logisticjournal, belum lama ini.
Mahdi menegaskan kini persoalan pengerjaan proyek itu tinggal soal pembebasan lahan yang terisa 16,8% dan dalam waktu dekat bisa terbebaskan semuanya, sedangkan total kebutuhan lahan proyek 123,77 hektare yang berada di Kabupaten Sidoarjo seluas 99,62 hektare danKab. Pasuruan seluas 23,7 hektare.
”Untuk lahan di Kab. Sidoarjo telah dibebaskan 89,64% dari kebutuhan tanah yang ada didaerah itu seluas 99,62 ha dan untuk Kab. Pasuruan dari kebutuhan 23,70 hektare saat ini yang sudah dibebaskan 50,11% jadi total tanah yang sudah dibebaskan 83,20%. Sebenarnya ada cadangan
sisa trase 2,45 ha,”  ujarnya.
Proyek relokasi ruas arteri Porong-Gempol tersebut merupakan satu paket dengan proyek pengganti tol ruas yang panjangnya sama kurang lebih sama (7,1 km). Pemerintantah telah mengalokasikan sedikitnya Rp356,2 miliar untuk proyek arteri maupun tol pengganti tersebut.
Sementara paket arteri Porong-Gempol yang awal pengerjaan proyek berlokasi di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo (sekitar 0,5 km dari pintu tol Porong (lama) itu terbagi atas dua paket proyek dimana paket I bernilai Rp87,7 miliar dan paket II bernilai Rp82,6 miliar. Sedangkabn sisanya paket III dan IV merupakan paket untuk ruas pengganti tol Porong-Gempol.
Humas BPLS Ahmad Khusairi menegaskan pihaknya butuh waktu sekitar enam bulan untuk pengerjaaan teknis kontruksi proyek arteri sejak tanah 100% dibebaskan.
“Awal Februari 2011, pengerjaan proyek arteri masuk tahapan pengerasan beton pada badan jalan khususnya pada areal lahan yang telah dibebaskan. Hitungannya untuk lahan yang belum bebas maka butuh proses kontruksi enam bulan pasca lahan terbebaskan 100%,” kata Khusairi kepada pers, belum lama ini.
Khusairi menambahkan kemajuan fisik kontruksi relokasi jalan arteri Porong mencapai 55,78%, ”Pengerjaan itu terdiri dari pekerjaan struktur 45%, termasuk pengerjaan jembatan overpass dan fly over telah selesai 100% dan sisanya pekerjaan badan jalan. Jadi seluruh pengerjaan fisik ini diperkirakan selesai pada Agustus 2011,” ujarnya.
Data yang dihimpun wartagafeksi, lahan yang belum terbayar untuk dibebaskan di Kab. Sidoarjo 9,52 hektare atau sebanyak 289 bidang, untuk Kab. Pasuruan yang belum terbayar untuk dibebaskan 8,06 hektare atau 74 bidang. (logisticjournal/hd)
_____________________________



PELINDO III Lelang Paket C Proyek Terminal Multiporpose Teluk Lamong
Pemimpin Proyek Pem- bangunan Terminal Multi purpose Teluk Lamong yang juga pegawai PT Pelindo III, Faruq Hidayat mengatakan bila proses lelang paket C proyek Teluk Lamong telah dimulai.
“Hari ini [Rabu, 23/2/2011] proses lelang proyek Teluk Lamong untuk paket C sudah dibuka, kini dari catatan yang masuk sudah ada enam perusahaan yang telah mengajukan penawaran,” kata Faruk kepada pers,belum lama ini.
Faruk mnerangkan proses pembukaan lelang tender itu terdiri dua tahap yaitu pertama untuk dokumen teknis dan kedua dokumen penawaran.
“Jika dalam proses seleksi dokumen teknis lolos, maka peserta akan bisa masuk pada proses pembukaan dokumen penawaran. Kalau ternyata mereka gagal, maka dokumen penawaran akan kami kembalikan. Jadi sebelumnya proses pemasukan penawaran ini telah ada proses sebelumnya berupa seleksi dokumen,” ujarnya.
Data yang dihimpun wartaafeksi, Proses lelang paket C tersebut awalnya akan terancam molor menyusul keluarnya surat dari PT Pelindo III yang ditandatangani Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Suprasetyoko dengan nomor surat 44.09/Kon. Lamong C.Ulang/II-2011 tertanggal 22Februari 2011.
Dalam surat itu disebutkan akan ada proses pengunduran jadwal penutupan proses pengajuan penawaran dari yang ditentukan pada 23 Februari 2011 menjadi molor antara 1-2 minggu menyusul adanya permintaan pengunduran dari tiga peserta lelang yaitu PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Nindya Karya.
Namun ternyata hingga akhir masa penutupan penawaran hari ini, ternyata sudah ada enam perusahaan yang telah mengajukan penawarannya.
Proyek Terminal Multi porpose Teluk Lamong sendiri dibagi atas tiga paket proyek yaitu A, B dan C yang totalnya mencapai Rp1,05 triliun.
Paket proyek A senilai Rp400 miliar telah selesai digelar dengan dimenangkan PT Adhi Karya dan kini telah melakukan pengerjaan fisik proyek berupa pembangunan dermaga dan beberapa fasilitas penunjang.
Awalnya proses tender untuk paket B dan C dilakukan bersama dengan paket A, namun dalam proses pelaksanaannya tender paket B dan C akhirnya dipisah dari pelaksanaan tender paket A.
Sedangkan proses tender paket C proyek Teluk Lamong itu terdiri atas pengerjaan pembuatan kantor, lapangan parkir dan pintu masuk dengan senilai Rp305 miliar. Sisanya paket B senilai Rp300 miliar.
Namun total nilai investasi proyek Teluk Lamong yang diharapkan beroperasi pada 2013 itu ditaksir mencapai Rp1,7 triliun dimana nantinya ada pengerjaan proyek lanjutan termasuk pembangunan sejumlah fasilitas penunjang.
(logisticjournal/hd)
_____________________________



Konsultasi Pajak : Lima Ragam Sumbangan dan Prosedur Pembiayaannya
Selama ini dalam Pasal 6 UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008) yang berlaku sejak 1 Januari 2009, telah digariskan bahwa pemberian beberapa jenis sumbangan dapat diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Adapun sumbangan-sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olah raga dan sumbangan dalam rangka biaya pembangunan infrastruktur sosial. Hanya saja hingga sebelum 30 Desember 2010, prosedur pembiayaannya relatif belum transparan. Sehingga Wajib Pajak Badan cenderung ragu untuk mengeluarkan uang guna sumbangan-sumbangan di atas.
Pada akhir tahun lalu, tepatnya 30 Desember 2010, pemerintah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 93 Tahun 2010 sebagai petunjuk pelaksanaan pembiayaan beberapa sumbangan di atas. Peraturan ini diberlakukan secara surut untuk tahun pajak 2010 yang notabene dapat dimulai di awal tahun 2010. Namun mengingat batas waktu terdekat untuk pelaporan Tahun Pajak 2010 adalah akhir April 2011, pemberlakuan secara surut ini relatif tidak menyulitkan Wajib Pajak Badan.
Sesuai PP No. 93 Tahun 2010, pembiayaan pemberian beberapa jenis sumbangan di atas tidak dapat berlaku secara otomatis. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pembiayaan sumbangan-sumbangan tersebut dapat diakui secara pajak. Persyaratannya adalah:
1. Sumbangan disampaikan melalui pihak-pihak yang berwenang untuk menerima sumbangan;
2. Wajib Pajak (pemberi sumbangan) mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
3. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
4. Pemberian sumbangan didukung dengan bukti yang sah;
5. Lembaga penerima sumbangan memiliki NPWP, kecuali dikecualikan sebagai Subjek PPh; dan
6. Pemberi dan penerima sumbangan tidak memiliki hubungan istimewa.

Selain sumbangan dalam rangka biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan yang diberikan tidak harus berbentuk uang tunai. Tetapi jika berbentuk barang, nilai sumbangan ditentukan berdasarkan:
1. nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
2. nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
3. harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Pemberi sumbangan berkewajiban untuk mencatat pemberian sumbangan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain, penerima sumbangan yang merupakan badan atau lembaga penerima sumbangan atau biaya berkewajiban untuk:
1. Menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan untuk:
a. Setiap triwulan, bagi badan atau lembaga penerima sumbangan bencana nasional;
b. Tahun Pajak diterimanya sumbangan, dan laporan ini paling lambat disampaikan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan,
2. Melampirkan laporan sumbangan atau biaya pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diterimanya sumbangan.
Khusus sumbangan atau biaya pembangunan infratruktur sosial, sumbangan  hanya dapat diberikan dalam bentuk sarana atau prasana. Dan besarnya sumbangan untuk 1 (satu) tahun pajak dibatasi sebesar 5% dari penghasilan neto Tahun Pajak sebelumnya. Dan nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.
Jika sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diberikan telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas, pembiayaan 5 (lima) jenis sumbangan di atas merupakan suatu hal yang sah untuk dilakukan menurut sudut pandang pajak.

Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi :
Multi Utama Consultindo
Graha Pena Lt 15, Jl. A. Yani 88 Surabaya
Telp. 0318202180, 08113423508 Email :   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
_____________________________



Besaran Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (Tarif Dasar)
 
OPP - OPT
 
< Prev   Next >

http://www.gafeksi.or.id, Powered by Joomla and Designed by SiteGround web hosting